Konsep Smart, Green dan Sectoral integration Untuk Ibu Kota Baru

Rencana pemindahan ibu kota telah mengerucut guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang tak dapat terselesaikan dengan mudah. Kajian terus dilakukan oleh pemerintahan guna memantapkan rencana pemindahan tersebut. Berbagai permasalahan menjadi alasan pusat pemerintahan dan bisnis ini harus segera dipindah.

Ancaman terbesar beban ibu kota saat ini adalah menurunnya daya dukung lingkungan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Mulai dari permasalahan berupa banjir, penurunan permukaan tanah, sistem transportasi yang buruk, kemacetan yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian penggunaan bahan bakar yang tidak efisien sebesar Rp. 65 Triliun di tahun 2017.

Sebenarnya, perencanaan telah dilakukan oleh lembaga dan pihak yang bersangkutan mulai dari pemetaan lokasi, jalur transportasi dan distribusi hingga konsep yang akan diusung pada Ibu Kota baru nanti. Namun, sebagai bentuk kepedulian terhadap ibu kota maka pada artikel ini, saya akan menyampaikan harapan dan usulan yang akan dipaparkan dari sudut pandang saya sebagai generasi millenial, praktisi IT serta industrial engineer.

Permasalahan terbesar di ibu kota asal (Jakarta) adalah kemacetan dan banjir. Dimana kemacetan dan banjir akan mengakibatkan berbagai masalah baru. Proses bisnis dan pemerintahan akan berjalan tidak efisien dan tidak efektif bila masalah ini tidak segera diatasi atau diperhatikan guna pembangunan ibu kota baru.

Saya berharap, pembangunan dilakukan dengan  memperhatikan pengalaman yang telah dialami selama di ibu kota asal. Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang harus dilakukan untuk mengatasi kemungkinan risiko yang muncul dikemudian hari.

Harapan sekaligus usulan saya untuk Ibu Kota baru adalah mengusung konsep Smart, Green, dan Sectoral Integration. Ketiga konsep tersebut dapat dipertimbangkan guna perencanaan jangka panjang dalam pembangunan ibu kota baru.

Konsep Green guna Menjaga Indentitas Wilayah

Pemetaan pusat pemerintahan dan bisnis diharapkan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah baru dalam hal ini kalimantan. Kalimantan sebagian besar merupakan daerah pegunungan atau perbukitan (39,69 %), daratan (35,08 %), dan sisanya dataran pantai atau pasang surut (11,73 %) dataran aluvial (12,47 %), dan lain lain (0,93 %). Dimana sangat kental dengan hutan, lahan hijau, dan sumber daya alam berupa batu bara.

Pembangunan yang dilakukan harus tetap menjaga identitas diwilayah tersebut dalam hal ini adalah forest, sebenarnya konsep green sangat cocok diterapkan dalam perencanaan ibu kota baru nanti. Untuk mengatasi laju pertumbuhan dunia industri, maka diharapkan pemetaan dilakukan tidak dekat dengan lahan gambut dan area sumber daya batubara.

Bicara soal konsep green, mungkin sebagian dari masyarakat akan bertanya. Apakah  ketersediaan sumber daya seperti batu bara, minyak akan tetap ada? ini harus dipertimbangkan lagi. Salah satu sumber energi yang dominan adalah energi fosil. Namun, energi yang disuplai dari fosil akan selalu menipis setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diperlukan energi terbarukan untuk mengatasi hal tersebut.

Mengenai hal ini, harapan saya pada ibu kota baru nanti harus ada pusat penelitian mengenai energi terbarukan yang berkelanjutan. Fokuskan pengembangan di wilayah sekitar terlebih dahulu. Karena wilayah kalimantan sebagian besar pegunungan, tak ada salahnya bila pemanfaatan energi angin perlu difokuskan.

Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Salah satu caranya yakni membangun sebuah kincir angin. Kecepatan angin akan mempengaruhi besar dan kecilnya listrik yang dihasilkan. Kecepatan angin dipengaruhi oleh faktor penghalang dan kekerasan permukaan. Pada umumnya angin yang dapat dimanfaatkan sebagai energi angin adalah permukaan yang tingginya sekitar 50 m, dan memiliki kecepatan rata-rata sekitar 20 km/jam.

Karena kalimantan sebagian besar pegunungan tak menutup kemungkinan bila PLTB diletakkan di kawasan (dataran tinggi) tersebut. Selain dapat mengurangi penggunaan energi fosil, manfaat adanya PLTB sekaligus sebagai sarana pendukung untuk konsep smart city masa depan.

Lain halnya dengan energi, pencemaran lingkungan harus diatasi dengan memberikan regulasi dan peraturan kepada pihak yang berkepentingan, aturan berupa daur ulang limbah hingga penindakan secara tegas kepada terutama perusahaan industri (pabrik).

Konsep Smart untuk Menghadapi Disrupsi Digital

Pembangunan harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan mengedepankan konsep smart. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur berupa sarana pendukung digitalisasi ini harus terus dikembangkan seperti palapa ring, jaringan fiber optik dengan bandwidth yang lebih luas guna mendukung transfer data baik dalam proses bisnis atau pemerintahan agar lebih tepat dan cepat.

Konsep smart rupanya tak putus hanya sampai disini, disrupsi digital ini tentu akan mengubah perilaku masyarakat. Untuk mendukung pemerintahan dalam hal penyampaian informasi, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar berjalan lebih efisien maka harus ada pemanfaatan teknologi online (agar masyarakat lebih teredukasi).

Konsep Sectoral Integration untuk Mengatasi Berbagai Permasalahan

Pembangunan dengan konsep sectoral integration adalah upaya untuk mengatasi kemacetan serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan suatu sistem pemerintahan. Pemerintah tetap harus mengembangkan dan memperbaiki moda transportasi masal yang semakin layak dengan sistem terintegrasi antar sektor. Selain itu, interkoneksi antar moda juga harus dilakukan demi memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

Transit Oriented Development adalah salah satu bentuk penerapan integrated. Tak hanya sektor kawasan perumahan dengan pusat perbelanjaan. Harapan saya, semua sektor harus terintegrasi. Sistem pemerintahan yang terintegrasi akan sangat bermanfaat, dimana koordinasi antar lembaga dan instansi akan semakin kuat. Apabila koordinasi antar bidang sudah kuat, kolaborasi untuk mewujudkan visi sebuah kota bahkan negara akan cepat terealisasi. Maju terus #Bappenas dan #IbuKotaBaru